KUR Tak Bisa Dinikmati IKM

KUR Tak Bisa Dinikmati IKM
Praktek Tetap Gunakan Anggunan

Upaya untuk membantu industri kecil dan menenggah (IKM), dalam mendapatkan kemudahan dana dari perbankkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada IKM dengan jaminan langsung dari pemerintah sendiri. Namun praktek dilapangan sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah itu.

"Kalau kita (IKM) ingin mendapatkan dana KUR dari perbankkan, pihak perbankkan tetap meminta anggunan, sebagai jaminan untuk kredit," jelas Pengurus Bagian Promosi, Pelatihan dan Pengembangan Himpunan Industri Kecil Makanan dan Minuman Riau (Hikmari), M Ikhsan

Memang setiap kali ada pertemuan dan pelatihan tentang IKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetap disampaikan bahwa IKM yang ingin mendapatkan dana kredit (KUR) dari bank yang ditunjuk pemerintah tidak mengunakan anggunan."Kata-kata itu, sudah sering saya dengar," kata Ikhsan.

Bahkan mengikuti acara yang diadakan instansi terkait, Ikhsan banyak sekali sertifikat yang didapatkan. Sejak pada tahun 2000 lalu sampai sekarang ini, boleh dikatakan sudah seperemat meter tingginya. Dalam presentasi disebutkan, para IKM yang ingin mendapatkan dana dari bank mendapat jaminan pemerintah."Mana mau bank memberi dana segar, tanpa ada jaminan dari peminjam," kata Ikhsan.

Jika memang itu ada, lebih kepada nasabah yang sudah dikenal pihak perbankkan sendiri. Sedangkan nasabah yang baru mencoba masuk ke perbankkan, tetap pihak bank melakukan inpestigasi dengan berbagai persoalan, pada akhirnya tetap tidak bisa dapat."Dengan adanya kondisi seperti ini, kebanyakan IKM lebih sedang mendapatkan dana segar dari rentenir yang suku bungganya sangat tinggi," jelas Ikhsan.

Hal ini dibenarkan Darnafis Tanjung salah seorang usaha industri rumah tangga dengan produksi kerupuk nepo, kerupuk ubi, bayam dan beberapa jenis lainnya."Ketika saya mengajukan kredit ke bank, pihak bank menanyakan banyak persoalan sampai kepada jaminan segalanya," kata Nafis.

Dengan adanya kondisi seperti ini, Nafis terpaksa harus mendanai usahanya dengan dana apa adanya."Kalau seperti ini, kapan IKM bisa berkembang sesuai dengan harapan pemerintah," imbuh Nafis.

(malik)