FKMR Bincang Jeda Tebang Hutan Riau

FKMR Bincang Jeda Tebang Hutan Riau
Minta Diterapkan di Riau

Pada pertemuan Foruk Komunikasi Masyarakat Riau (FKMR), meminta kepada pemerinta Riau untuk dapat menjalankan program Jeda Tebang Hutan di Riau. Langkah ini dilakukan, dalam upaya mengurangi dampak bencana alam yang terjadi disetiap daerah di Riau.

Menurut Husnu Abadi dalam paparan yang disampaikan dihadapan farum, dengan adanya kaitan dengan pembahasan RTRW di Riau dan di Nasional, maka hal ini merupakan alasan yang kuat dan cerdas. Untuk kedepannya Gubernur Riau menjadikan sebagai bentuk hukum."Saya nilai peraturan ini merupakan kebijakan program pemerintah untuk suatu jangka waktu tertentu," jelas Husnu di hadapan beberapa Anggota DPR RI, Dinas Kehutanan, Walhi dan beberapa tokoh masyarakat.

Memang dulunya pola pikiran menjadikan lingkungan sebagai manfaat untuk tujuan ekonomi yang sudah terlanjut. Bahkan tujuan ekonomi tidak bisa dihilangkan, paling tidak harus ada porsinya. Ini dilakukan dalam rangka penyelamatan Ekosistem yang ada, termasuk juga bagi manusia."Kedepan, harus ada keseimbangan," jelas Husnu.

Sedangkan Ketua Walhi Riau Joni S Manurung, lebih kepada menceritakan kerugian akibat jika tidak dilakukan jeda tebang hutan di Riau. Sebab data yang dimiliki Walhi sendiri, pada tahun 2006 lalu, Riau dirugikan akibat bencana alam. Seperti, lonsor, banjir, kebakaran di beberapa kabupaten kota mencapai Rp22,6 triliun."Ini akibat adanya penebangan hutan yang liar dan tidak terkendali," papar Joni.

Karena itulah, dengan adanya Gubernur Riau yang diundang ke Eropa dan kesepakatan seluruh Gubernur Sesumatra, menjadi tolok ukur kedepan."Tinggal kita taati saja, agar kerugian tidak terlalu besar bagi Riau," papar Joni.

Hal yang sama juga disampaikan Kadis Kehutanan Riau, Labay. Menurutnya, kedepan pihaknya bakalan menerapkan tiga unsur, tetap bertujuan Ekonomi, harus ada juga tujuan Ekologi dan tujuan Sosiologi."Mudah-mudahan Riau bisa menerapkan ketiga tujuan ini," imbuh Labay.

(malik)